Page 21 - 18. Diktat Budaya keamanan

operator / pemegang izin, kepolisian negara, militer, petugas bea cukai, dan
otoritas pengangkutan memiliki tanggung jawab terhadap keamanan bahan

nuklir. Negara harus menetapkan peraturan dan kebijakan keamanan.

Kebijakan ini dapat saja berbeda-beda pada setiap organisasi tergantung
pada jenis pekerjaan. Dampak kumulatif dari kebijakan tersebut menentukan

kualitas dari budaya keamanan nuklir.
a. Kebijakan keamanan Nuklir

Setiap organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan nuklir yang berisi
sistem manajemen yang baik. Kebijakan ini harus menyatakan komitmen

kualitas kinerja di semua kegiatan keamanan nuklir, sehingga jelas bahwa

keamanan nuklir memiliki prioritas tinggi. Jika ada konflik mengenai prioritas
keselamatan, keamanan atau operasi, pimpinan mempuyai kewenangan

untuk menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan dampak
keseluruhan risiko.

Kebijakan ini membentuk sistem manajemen yang merupakan bagian

integral dari budaya keamanan organisasi. Hal ini harus dikomunikasikan dan
dipahami oleh semua orang yang terkena dampak. Organisasi bertanggung

jawab penuh atas keamanan nuklir dalam semua kegiatan di bawah
kekuasaannya. Pernyataan kebijakan keamanan nuklir harus jelas dan

disampaikan kepada semua staf.

b. Struktur manajemen

Organisasi harus menentukan peran, tanggung jawab, dan
akuntabilitas. Selain itu, manajemen organisasi harus menunjuk orang yang

bertanggung jawab atas keamanan nuklir yang mempunyai otoritas, otonomi,
dan sumber daya untuk menerapkan dan mengawasi kegiatan keamanan

nuklir, pegawai wajib melaporkan kepada pimpinan organisasi bila

menyangkut masalah keamanan. Apabila diperlukan, manajemen organisasi
menetapkan prosedur untuk memfasilitasi perlunya keseimbangan antara

keselamatan nuklir dan keamanan nuklir.

Keamanan Nuklir dan Budaya Keamanan Nuklir , DPK-BRIN, 2024 19