Page 12 - 10. Diktat Prinsip Dasar Keselamatan Nuklir

Prinsip 2: Peran Pemerintah

Suatu kerangka kerja hukum dan pemerintahan yang efektif untuk

keselamatan, termasuk badan pengawas yang independen, harus

ditetapkan dan dipertahankan.

Suatu kerangka hukum dan pemerintahan yang didirikan dengan baik

menyediakan peraturan fasilitas dan kegiatan yang dapat menimbulkan risiko
radiasi dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pemerintah

bertanggung jawab untuk adopsi dalam sistem hukum nasionalnya seperti
legislasi, regulasi, dan standar lainnya dan tindakan yang dianggap perlu

untuk memenuhi semua tanggung jawab nasional dan kewajiban
internasional secara efektif, dan untuk pembentukan badan pengawas yang

independen.

Pemerintah yang berwenang harus memastikan membuat pengaturan dalam

mempersiapkan program tindakan untuk mengurangi risiko radiasi, termasuk

tindakan dalam kedaruratan, dalam memantau pelepasan zat radioaktif ke
lingkungan dan dalam membuang limbah radioaktif. Pemerintah yang

berwenang harus menyediakan pengendalian atas sumber radiasi yang tidak
dapat diidentifikasi individu atau organisasi yang bertanggung jawab, seperti

beberapa sumber alam, 'sumber tak-bertuan dan residu radioaktif dari
beberapa fasilitas dan kegiatan masa lalu.

Badan pengawas harus:
- Memiliki kewenangan hukum yang memadai, kompetensi teknis dan

manajerial, dan sumber daya manusia dan keuangan untuk memenuhi

tanggung jawabnya;
- secara efektif independen terhadap pemegang izin dan badan lainnya

sedemikian sehingga bebas dari tekanan tak semestinya dari pihak
yang berkepentingan;

- Mengatur cara yang tepat untuk memberitahukan pihak-pihak di
sekitar, publik dan pihak berkepentingan lainnya, dan media informasi

Prinsip Dasar Keselamatan Nuklir, DPK-BRIN, 2024 11