Page 4 - 18. Diktat Budaya keamanan

Kata Pengantar

Masalah keamanan nuklir dan budaya keamanan nuklir sudah menjadi
agenda Kepala Negara yang tercermin dengan diadakannya

pertemuan sejumlah Kepala Negara pada 4 kali Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit). KTT

Keamanan Nuklir yang pertama diadakan di Washington DC 2010 dan
pertemuan keempat atau yang terakhir diadakan di Washington DC

2016. Dengan meningkatnya ancaman keamanan nuklir yang terjadi

dibelahan dunia, membuat Badan Tenaga Atom Internasional /
International Atomic Energy Agency (IAEA) serta organisasi dibawah

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu membuat payung
hukum yang mengikat dan juga tidak mengikat. Keterlibatan organisasi

internasional adalah dalam rangka penguatan rezim keamanan nuklir
global. Masalah keamanan nuklir adalah menjadi tanggung jawab

negara. Di dalam rezim keamanan nuklir nasional yang bertanggung

jawab menangani keamanan nuklir adalah instansi pemerintah, seperti
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Organisasi Ketenaga Nukliran BRIN,

Bea Dan Cukai, Polisi Republik Indonesia, Militer, Badan Intelijen

Negara, Badan Keamanan Laut dan organisasi pemerintah terkait
lainnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan operasional sistem

keamanan, maka perlu didukung dengan penerapan dan peningkatan
budaya keamanan. Budaya keamanan merupakan salah satu upaya

dalam mencegah ancaman yang berasal dari dalam (insider threat).
Oleh sebab itu disarankan oleh IAEA dan Badan Pengawas Tenaga

Nuklir untuk melakukan evaluasi sistem keamanan/sistem proteksi fisik

dan juga penerapan budaya keamanan agar tercipta sistem keamanan
yang efektif.

Keamanan Nuklir dan Budaya Keamanan Nuklir , DPK-BRIN, 2024 2