Page 43 - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 22102024 Gel 11 Rhekatama
P. 43

FASE LANJUT

                       PEMERINTAHAN DIGITAL

                                                                                         Peraturan                                 Peraturan
                                                                                                                                     Presiden
                                                                                          Presiden
                                                                                         No. 132/2022                               No. 82/20223
                                                   Peraturan     Arsitektur SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Informasi Domain Proses
                                                                  Visi dan Misi SPBE
                                                    Presiden
                                                                  Domain Layanan SPBE
                                                                    Bisnis
                                                                 Domain
                                                                   Domain Data dan
                                                    No. 39/2019  SPBE Domain Keamanan SPBE Domain   id.EA
                                                                 Aplikasi
                                                                   Infrastruktur SPBE
                                                                        (Indonesia Enterprise Architecture)
                                                                  Manajemen SPBE
                                                                  Tata Kelola SPBE
                                                                                                                                        Pemanfaatan
                                                                            Digital                  GovTech                      Arsitektur SPBE,
                                                                            Government                                             pemerintah Indonesia
                                          e-Government                                               1. Layanan                   dapat mempercepat fase
                                                                                                       inklusif                    pemerintahan digital,
                                          1. Layanan berbasis               1. Desain prosedur         berbasis                         menuju fase
                                            user dan                           layanan berbasis        Citizen Centric                 GovTech
                                            penyediaan oleh                    digital (Digital by   2. Transformasi
                                            instansi                           Design)                 Digital
                                                                                                       Nasional
                                          2. Layanan berbasis               2. Layanan bersifat        (Whole of
                                            elektronik, masih                  citizen centric         Government
                                            terdapat kegiatan               3. Government as a         Approach)
                                            fisik                                                    3. Sistem
                                                                               Platform (GaaP)
                                          3. Interoperabilitas              4. Data-driven             Pemerintah
                                                                                                       yang
                                            Sistem Informasi                                           sederhana,
                                                                               policy
                                                                                                       efisien, dan
                                      Fase                                  5. Proaktif layanan        transparan                  Indonesia DIGITAL
                                                                               pemerintah
                                  digitalisasi
                                   Indonesia                                                                                                                 43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48